Atas nama Allah SWT, maka sudah sepatutnya apabila kita saling menjaga dan membantu ketentraman bangsa khususnya bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, status sosial, kesukuan, ras, keturunan, kebangsaan dengan menjalin persatuan dan kesatuan diantara para pecinta musik khususnya musik Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut maka Rezpector perlu dibentuk dan dipelihara guna kelestarian silaturahmi diantara para penggemar musik baik anggota Rezpector pada khususnya serta kemungkinan kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas pada umumnya. Rezpector dibentuk untuk mempermudah kedekatan antara artis dengan para penggemarnya serta bisa menjalin keakraban antar rezpector-rezpector lain.

BAB I

NAMA, TANGGAL BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Nama Rezpector, diambil dari kata Respect yang artinya menghargai, menghormati, toleransi.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

Pendirian Rezpector berdiri pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2005 di Jakarta.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Ayat 1

Rezpector berpusat di Jakarta dengan alamat, Jalan H.Muhi 8-B no.28/45 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Indonesia.

Ayat 2

Rezpector memiliki 4 (empat) area wilayah, yakni Area Wilayah Indonesia Barat, Area Wilayah Indonesia Tengah, Area Wilayah Indonesia Timur, Area Wilayah Manca Negara.

Ayat 3

Disebut Area Wilayah Indonesia Barat karena mayoritas para anggotanya berdomisili di wilayah Sumatera, Jawa dan Madura, Area Wilayah Indonesia Tengah berdomisili di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Area Wilayah Indonesia Timur berdomisili di wilayah Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Irian Jaya dan Area wilayah Manca Negara para anggotanya berdomisili di beberapa Negara didunia.

Ayat 4

Alamat Area

Wilayah Rezpector menyesuaikan dengan domisili Ketua Area Wilayah terpilih.

BAB II

AZAS FALSAFAH DASAR HUKUM DAN STRATEGI REZPECTOR

Pasal 4

Azas Dan Falsafah

Rezpector berazas dan berfalsafah kepada Pancasila dengan bersifat kemandirian.

Pasal 5

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan Organisasi Rezpector di dalam mengambil kebijakannya bersumber kepada UUD 45, Pedoman Dasar Organisasi (PDO) Rezpector, ketentuan-ketentuan tambahan yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Keluarga Besar Nasional Rezpector (MKBNR), keputusan-keputusan Pengurus Area Wilayah Rezpector (PAWR) yang disahkan oleh Majelis Pinpinan Nasional (MPN).

Pasal 6

Strategi Rezpector

Strategi yang dianut para pembijak maupun para anggota Rezpector mengacu kepada prinsip-prinsip persuasiv kekeluargaan dan follow the leader.

BAB III

VISI MISI DAN TUJUAN

Pasal 7

VISI REZPECTOR

Visi Rezpector adalah menjadi wahana yang efektif bagi keterjalinan tali persaudaraan, kedamaian antar pecinta musik khususnya anggota Rezpectornya, disamping mampu berkontribusi positif buat masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 8

MISI REZPECTOR

Misi Rezpector adalah dapat berperan dalam menjalin silaturahmi, pengembangan minat dan bakat antar anggota Rezpector itu sendiri, disamping mengupayakan peluang-peluang kerjasama dan partisipasi dengan berbagai kalangan di masyarakat. Pasal 9 Tujuan Rezpector

Ayat 1.

Tujuan utama Rezpector adalah menjadi media komunikasi, belajar dan pembinaan diantara para anggota Rezpector.

Ayat 2.

Tujuan jangka panjang Rezpector adalah menjadi media kerjasama antar anggota dan atau dengan kalangan masyarakat luas bagi terciptanya peluang atau kesempatan dalam peningkatan kesejahteraan hidup baik moril maupun materil.

BAB IV

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 10

Fungsi

Ayat 1

Rezpector merupakan organisasi yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi belajar dan pembinaan di dalam pertalian silaturahmi di antara para anggota keluarga Rezpector di manapun mereka berada.

Ayat 2

Rezpector diharapkan pula dapat berfungsi sebagai forum yang menghimpun kerjasama di antara para anggota dan dengan kalangan masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan hidup moril dan materiil,dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai humanis kekeluargaan.

Pasal 11

Kegiatan Kegiatan-kegiatan Rezpector dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, dimana sejarah kegiatan tersebut memiliki nilai guna yang positif bagi peningkatan kesejahteraan hidup moril maupun materiil para anggota Rezpector.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Golongan Keanggotaan

Ayat 1

Keanggotaan Rezpector terdiri dari tiga macam golongan, yaitu keanggotaan umum, keanggotaan khusus dan keanggotaan kehormatan.

Ayat 2

Keanggotaan umum adalah keanggotaan yang berasal dari masyarakat pencinta musik dan terdaftar hanya dalam keanggotaan biasa, tidak tercantum dalam kepengurusan Rezpector.

Ayat 3

Keanggotaan khusus adalah keanggotaan yang berasal dari masyarakat pencinta musik dan terdaftar dalam kepengurusan Rezpector, baik kepengurusan pusat maupun kepengurusan di Area Wilayah.

Ayat 4

Keanggotaan kehormatan adalah keanggotaan dari seseorang di luar status-status sebagai tertulis pada Ayat 2 dan Ayat 3 pasal ini, yang oleh karena ada usulan dari anggota sesuai Ayat 2 dan Ayat 3 pasal ini yang mana telah mendapat rekomendasi dari Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Rezpector dan layak diterima sebagai anggota Rezpector.

Pasal 13

Tata Cara Menjadi Anggota

Ayat 1

Keanggotaan umum, mengajukan diri atau mendaftarkan diri ke pengurus Rezpector secara langsung sesuai dengan wilayahnya masing-masing, dengan cara mengisi biodata Rezpector yang telah disediakan berdasarkan data-data yang sesuai dengan KTP, Kartu Pelajar/Mahasiswa, Kartu Keluarga atau identitas-identitas lain yang masih berlaku atau absah.

Ayat 2

Keanggotaan khusus, dipilih atau diusulkan berdasarkan Musyawarah Keluarga Besar Rezpector (MKBR) sesuai dengan tingkatannya atau ditunjuk secara langsung oleh Presiden Rezpector yang mana dianggap dapat bekerjasama dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan secara otomatis tercatat sebagai anggota Rezpector dengan cara mengisi biodata Rezpector yang telah disediakan berdasarkan data-data sesuai dengan KTP, Kartu Pelajar/Mahasiswa, Kartu Keluarga atau identitas-identitas lain yang masih berlaku atau absah.

Ayat 3

Keanggotaan kehormatan dicatat oleh Pengurus Rezpector setelah diusulkan oleh Pengurus Rezpector melalui persetujuan Musyawarah Keluarga Besar Rezpector (MKBR).

Pasal 14

Hak Anggota

Ayat 1

Anggota umum Rezpector memiliki hak bicara, hak suara dan hak memilih Pengurus Rezpector.

Ayat 2

Anggota khusus Rezpector memiliki Hak Bicara, Hak Suara, Hak Dipilih dan Memilih menjadi Pengurus Rezpector, serta hak dapat mengikuti seluruh kegiatan Rezpector

Ayat 3

Anggota kehormatan tidak memiliki hak dipilih menjadi Pengurus Rezpector serta mengikuti seluruh kegiatan Rezpector, kecuali oleh pertimbangan-pertimbangan khusus yang ditetapkan di dalam Musyawarah Keluarga Besar Rezpector (MKBR).

Ayat 4

Semua anggota Keluarga Besar Rezpector (KBR) memiliki hak yang sama di dalam memperoleh atau meminta bantuan atau bimbingan di dalam upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materilnya di dalam Keluarga Besar Rezpector (KBR).

Pasal 15

Kewajiban Keanggotaan

Ayat 1

Setiap anggota Rezpector berkewajiban memiliki Kartu Tanda Keanggotaan (REZPECTOR card),

Ayat 2

Membayar iuran Tahunan dan bulanan yang telah ditetapkan selama masa yang berjalan untuk keperluan wilayahnya masing-masing.

Ayat 3

Menjunjung tinggi etika, nama baik dan martabat Keluarga Besar Rezpector (KBR)

Ayat 4

Mentaati segala ketentuan dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO) Keluarga Besar Rezpector (KBR) dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku

Ayat 5

Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Keluarga Besar Rezpector (MKBR).

Pasal 16

Akhir Keanggotaan

Ayat 1

Keanggotaan Rezpector dapat berakhir bila seseorang yang menjadi anggota telah meniggal dunia.

Ayat 2

Ada permintaan resmi dari anggota yang bersangkutan dan masa berlakunya telah habis.

Ayat 3

Diberhentikan oleh Rapat Pengurus Besar Rezpector karena tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kewajiban anggota sebagaimana dimaksud Pasal 15 Pedoman Dasar Organisasi (PDO) ini.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 17

Perangkat Organisasi Rezpector terdiri dari :

Musyawarah Keluarga Besar Nasional (MusKeBNas)

Musyawarah Keluarga Besar Luar Biasa (MusKeBLuB)

Musyawarah Keluarga Besar Wilayah (MusKeBWil)

Musyawarah Keluarga Besar Cabang (MusKeBCab)

Musyawarah Keluarga Besar Anak Cabang (MusKeBAnCab)

Musyawarah Keluarga Besar Ranting (MusKeBRan)

dan

Pengurus Rezpector.

Pasal 18

Musyawarah Keluarga Besar Nasional (Muskebnas)

Ayat 1

Musyawarah Keluarga Besar Nasional (MusKeBNas) merupakan perangkat organisasi tertinggi tingkat Nasional di indonesia, Hanya Majelis Tinggi Organisasi (MTO) bersama Majelis Kehormatan Organisasi (MKO) yang memiliki Hak Istimewa/prerogratif yang dapat memveto keputusannya.

Ayat 2

Musyawarah Keluarga Besar Nasional (MusKeBNas) diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Rezpector yang pelaksanaannya dibantu oleh para Pengurus Area Wilayah Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/kota.

Ayat 3

MusKeBNas berwenang untuk

Ayat 4

Peserta MusKeBNas Rezpector adalah berasal dari beberapa Pengurus Rezpector Tingkat Majelis Pimpinan wilayah (MPW) se Indonesia, beberapa pengurus Rezpector tingkat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se Indonesia, ditambah dengan anggota serta Undangan Umum.

Ayat 5

Hak Suara Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2, serta hak dipilih anggota sebagaimana diatur dalam pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 3 tidak dapat dipindahkan dan atau dikuasakan oleh pihak lain.

Ayat 6.

MuKeBNas Rezpector dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih oleh peserta MusKeBNas.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 36

Sumber Keuangan Sumber Keuangan Rezpector diperoleh dari: – Iuran Anggota – Sumbangan yang tidak mengikat – Usaha/kekaryaan – Lain-lain

Ayat 1

Uang pangkal dan Iuran Anggota (akan diatur lebih lanjut)

Ayat 2

Sumbangan – sumbangan yang tidak mengikat (akan diatur lebih lanjut).

Ayat 3

Pendapatan-pendapatan lain yang sah (akan diatur lebih lanjut).

Pasal 37

Anggaran Keuangan Anggaran Keuangan Rezpector direncanakan dan diperhitungkan setiap tahun.

Pasal 38

Pengaturan Keuangan

Ayat 1

Perolehan keuangan Rezpector sebagaimana dimaksud pasal 36 Pedoman Dasar Organisasi (PDO) ini, dikelola oleh Bendahara MPN/ organisasi untuk didelegasikan sesuai proporsinya kepada masing-masing PAWR dan diper-tanggung jawabkan kepada MusKeB.

Ayat 2

PAWR memungut Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Anggota Rezpector.

Ayat 3

PAWR dapat mengusahakan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak atas rekomendasi MPN. MTO, MKO dan DPO, sejauh sumbangan-sumbangan tersebut tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas Rezpector.

Ayat 4

PAWR dapat mengusahakan pendapatan lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang mungkin mendatangkan penghasilan yang sah bagi Rezpector, dengan rekomendasi dari MPN, MTO, MKO dan DPO

Ayat 5

PAWR mempertanggung-jawabkan keuangannya kepada MPN setiap tahun, dan kepada MusKeB setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 39.

Iuran Dan Uang Pangkal

Ayat 1

Kewajiban dan Besaran Iuran Tahunan a. Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 Pedoman Dasar Organisasi (PDO) ini, setiap Anggota Rezpector diwajibkan untuk membayar iuran Tahunan pada masa tahun yang sedang berjalan. b. Besaran Iuran Tahunan ditetapkan oleh MPN.

Ayat 2

Sangsi Iuran a. Apabila Anggota lalai membayar iuran tahunan dalam masa 6 (enam) bulan setelah tahun yang berjalan sebagaimana dimaksud Ayat 1 huruf a. pasal ini, maka Pengurus Area Wilayahnya akan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) disertai pemberitahuan bahwa anggota yang bersangkutan akan kehilangan hak suaranya sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar ini. b. Apabila Anggota yang termaksud masih lalai membayar iuran tahunan setelah tahun yang berjalan sebagaimana dimaksud Ayat 1 Huruf a. pasal ini,maka pengurus Area Wilayahnya akan memberikan Surat Peringatan Kedua (SP2) disertai dengan pemberitahuan bahwa Anggota yang termaksud akan kehilangan hak keanggotaannya, sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Anggaran dasar ini.

Pasal 40. Laporan Keuangan

Ayat 1

Laporan keuangan dibuat oleh PAWR secara periodik setiap 1 (satu) tahun untuk dilaporkan kepada MPN, dan setiap 1 (satu) tahun untuk dipertanggung-jawabkan kepada MusKeB.

Ayat 2

Pembukuan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Ayat 1 pasal ini wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh MTO, MKO, DPO pada setiap akhir masa bakti kepengurusan.

Ayat 3

Apabila oleh karena sesuatu hal Pasal 30 Ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan Pembukuan dan Laporan Keuangan dilakukan oleh Tim Pemeriksa atau Tim Verifikasi.

Ayat 4

Tim Verifikasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang langsung dipimpin oleh pemilik Rezpector setelah mendapat pertimbangan dari MTO, MKO, Dewan Penasehat Organisasi (DPO).

BAB VIII

IDENTITAS

Pasal 41.

MPN dengan persetujuan MTO, MKO, mengeluarkan tanda-tanda pengenal untuk Rezpector dan para anggotanya.

Pasal 42

Sifat setiap identitas yang dikeluarkan oleh MPN adalah absah, resmi dan mengikat.

Pasal 43

Kartu Tanda Pengenal Anggota berupa ID Card dibuat sekali, berlaku selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan masih resmi menjadi anggota Rezpector.

BAB IX

ATRIBUT, LAMBANG DAN BENDERA ORGANISASI

Pasal 44

Atribut Atribut Organisasi akan diatur kemudian oleh keputusan organisasi.

Pasal 45

Lambang Lambang Organisasi akan diatur kemudian oleh keputusan organisasi

Pasal 46

Bendera Bendera Organisasi akan diatur kemudian oleh keputusan organisasi

BAB X

PERUBAHAN PEDOMAN DASAR ORGANISASI, REFERENDUM & PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 47

Perubahan Pedoman Dasar Organisasi

Ayat 1

Pedoman Dasar Organisasi (PDO) merupakan dasar dalam menyelenggarakan organisasi Rezpector yang disahkan dalam Musyawarah Keluarga Besar (MusKeB) selaku perangkat organisasi tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 3, dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.

Ayat 2

Pedoman Dasar Organisasi (PDO) Rezpector dapat diubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Keluarga Besar (MusKeB) atau Musyawarah Keluarga Besar Luar biasa (MusKeBLub) sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat 3 Huruf a. dan Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar ini.

Ayat 3

Keputusan untuk perubahan Pedoman Dasar Organisasi (PDO) sebagaimana dimaksud Ayat 2 pasal ini dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh ¼ (satu perempat) anggota yang mempunyai hak suara dan hadir dalam MusKeB dan MusKeBLub.

Ayat 4

Hasil perubahan Pedoman Dasar Organisasi (PDO) Rezpector sebagaimana dimaksud Ayat 2 pasal ini dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) ditambah 1 (satu) anggota yang mempunyai hak suara dan hadir pada saat sidang pengesahan perubahan itu dalam MusKeB atau MusKeBLub. Pasal 48. Referendum Dalam keadaan memaksa, MTO, MKO beserta DPO atau sekelompok anggota Rezpector dengan diketahui Pengurus Area Wilayahnya dapat melakukan Referendum.

Pasal 49

Pernyataan Referendum

Ayat 1

Referendum harus disampaikan secara tertulis kepada anggota yang masih absah terdaftar disertai dengan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap tentang referendum tersebut.

Ayat 2

Surat Referendum dijawab oleh anggota dan MPN dan dianggap sah jika sesuai dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh PAWR dalam surat referendum.

Ayat 3

Surat sebagaimana dimaksud Ayat 2 pasal ini berlaku 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penyampaiannya.

Ayat 4

Adapun penetapan hasil referendum adalah sebagai berikut:

Pasal 50

Pembubaran Organisasi

Ayat 1

Pembubaran Rezpector dapat dilaksanakan melalui MusKeBLub yang khusus diadakan untuk itu tentunya dengan persetujuan para pendiri Rezpector.

Ayat 2

Sidang pembubaran Rezpector oleh MusKeBLub hanya bisa dilaksanakan melalui referendum.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 51

Aturan Pelaksanaan Harian Ketentuan pelaksanaan yang menyangkut perjalanan organisasi disetiap Area Wilayah dan hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO) ini apabila diperlukan, akan ditetapkan oleh pengurus Area Wilayah masing-masing dengan rekomendasi dari Majelis Pimpinan Nasioanal (MPN)

Pasal 52

Aturan-aturan Tambahan. Segala Aturan Tambahan termasuk yang menyangkut pembentukan serta keanggotaan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan Majelis Tinggi Organisasi (MTO), Majelis Kehormatan Organisasi (MKO), Dewan Penasehat Organisasi (DPO), ditetapkan oleh Rapat Gabungan di dalam MusKeB Rezpector. Pedoman Dasar Organisasi (PDO) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,